TUGAS 5

08.14 |

Salah satu masalah yang cukup tinggi untuk suatu Negara adalah malah kemiskinan.

Pertanyaan :

Jelaskan bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut?

KEMISKINAN

Sebelum membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kita harus mengetahui kemiskinan yang dihadapi Indonesia seperti apa dan apa penyebabnya.

Kemiskinan merupakan masalah global. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Negara Indonesia secara geografis dan klimatalogis merupakan negara yang mempunyai potensi ekonomi yang sangat tinggi. Namun ternyata semua pertumbuhan ekonomi dan pendapatan tersebut ternyata tidak memberikan dampak yang cukup berarti pada usaha pengentasan kemiskinan. Pola kemiskinan di Indonesia selama 16 tahun tidak banyak mengalami penurunan Akibat langsung yang paling parah dari krisis total adalah bertambahnya jumlah penduduk miskin ditandai meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia.

PENYEBAB UMUM:

Permasalahan masih besarnya penduduk miskin di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal yang antara lain:

1. Pemerataan pembangunan belum menyebar secara merata terutama di daerah perdesaan.

2. Masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai

3. harga bahan pokok terutama beras cenderung berfluktuasi sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat miskin.

Namun, tekanan-tekanan akibat krisis moneter, ekonomi dan krisis lainnya sejak pertengahan 1997, yang bersamaan dengan kemarau panjang, dipercaya telah berdampak negatif pada kondisi ekonomi makro.

Kondisi krisis berkepanjangan telah mengimbas pada kesejahteraan sosial masyarakat yang menurun yang terutama ditandai oleh menurunnya pendapatan riil yang menyebabkan menurunnya daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat, meningkatnya jumlah pengangguran, berpengaruh negatif terhadap pendidikan anak sekolah serta kesehatan masyarakat, dan meningkatnya jumlah penduduk dan rumah tangga miskin, masyarakat sasaran yang tidak berdaya (vulnerable groups).

Semenjak rejim Orde Baru – Suharto hingga rejim pemerintahan SBY, bahwa salah satu problem utama di Indonesia adalah problem kemiskinan disamping korupsi yang juga merupakan problem utama lainnya. Diantara kedua hal ini nampaknya juga sudah diyakini adanya keterkaitan yang erat. Dalam arti korupsi bisa menjadi variabel independen atas munculnya kemiskinan, namun juga upaya-upaya penanggulangan kemiskinanpun sering kali malah semakin menambah lahan yang dapat memunculkan praktek-praktek korupsi. Praktek pemerintahan yang buruk (bad governance) yang akhirnya juga berujung pada praktek korupsi pada kenyataannya semakin menjauhkan problem kemiskinan dari upaya-upaya untuk mengatasinnya

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI KEMISKINAN

Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah dapat melalui jalur pembangunan sektoral, regional, maupun yang khusus.

Masing-masing mengandung lima pokok perhatian, yaitu

· pengembangan kualitas manusianya,

· pengembangan sumberdaya sosialekonomi,

· pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan sosialekonomi,

· penguatan kelembagaan pembangunan, dan

· penguatan dukungan bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk itu pemerintah dari selalu mengerluarkan program-program atau kebijakan-kebijakan dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi namun sampai saat ini pada kenyataannya pemerintah sepenuhnya belum berhasil.

- Melalui program regional beberapa program yang mendukung program penanggulangan kemiskinan diantaranya :

§ Prasarana Dasar Permukiman dan Program

§ Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah (PEMD

- Melalui program sektoral program yang diarahkan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan adalah

1. Program IDT (inpres Desa Tertinggal)

Program ini dirancang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi produktif di pedesaan dengan memberi insentif usaha kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan program IDT terdapat tiga komponen bantuan yaitu modal usaha berupa dana bergulir, bantuan prasarana pendukung dan penyediaan tenaga pendamping.

Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap beberapa desa pada kenyataannya menunjukkan bahwa desa-desa yang dulu masuk dalam kategori IDT hingga saat inipun masih menampilkan sosok kemiskinan. Ini berarti kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan tersebut tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap upaya untuk mengurangi kemiskinan.

2. Program Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT)

Dimulai sejak tahun anggaran 1995/1996 dimaksudkan untuk memperkuat kedua prorgam IDT (bantuan modal usaha dan pendampingan) serta untuk meningkatkan dan mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan dalam bentuk penyediaan prasarana dasar

Pada dasarnya tujuan Program P3DT adalah untuk menyediakan prasarana guna mendukung kegiatan usaha masyarakat desa, namun lebih ditekankan pada upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin di desa tertinggal.

3. Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung lebih lanjut pelaksanaan program IDT, khususnya untuk meningkatkan keterpaduan pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan

prasarana dan sarana perdesaan dengan cakupan lebih luas sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan.

Sasaran lokasi adalah kecamatan dengan kriteria :

1) jumlah desa tertinggal dalam kecamatan relatif besar

2) presentasi jumlah penduduk miskin lebih besar,

3) lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD) dan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) telah terbentuk dan berjalan, dan

4) kecamatan yang mendapat bantuan pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal atau bantuan lainnya lebih dari 5 desa dalam tahun anggaran yang bersamaan.

Untuk tahun anggaran 1999/2000 alokasi dana PPK sebesar Rp. 490,5 miliar.

4. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Tujuan Program P2KP adalah mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui

1) Penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja baru,

2) penyediaan dana untuk pembangunan prasarana dan sarana sosial ekonomi yang langsung maupun tidak langsung

3) peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan dengan berbasis pada usaha kelompok,

4) penyiapan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan

5) mencegah penurunan kualitas lingkungan, melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana fisik.

Program ini dilaksanakan mulai tahun anggaran 1999/2000 dengan bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp. 573 milyar

5. Program Takesra/Kukesra

Tujuannya adalah untuk mengentaskan keluarga dari keterbelakangan ekonomi. Kegiatan untuk mendukung upaya tersebut adalah Takesra (Tabungan Keluarga Sejahtera) dan Kukesra (Kredit Usaha Keluarga Sejahtera) bagi

6. Program Kesejahteraan Sosial

Kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial in antara lain meliputi bimbingan social dan pelatihan ketrampilan yang dilakukan melalui kelompok terdiri dari 10 kepala keluarga. Mereka dibimbing oleh pendamping sedang bantuan yang diberikan berbentuk sapi atau kambing

7. Program PMT-AS

Salah satu akibat dari rendahnya mutu gizi dan kesehatan anak adalah tingginya angka putus sekolah dan angka tinggal kelas. Sehubungan dengan itu dilaksanakan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang ditujukan pada siswa Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah baik negeri maupun swasta yang berlokasi di desa IDT.

8. Program P4K

Program P4K (Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil) adalah program bantuan dana yang diberikan kepada petani kecil yang pendapatannya di bawah

garis kemiskinan atau yang pendapatannya setara dengan 320 kg beras per kapita.

9. Program PHBK

Tujuan PHBK adalah tersedianya pelayanan keuangan yang layak bagi Kelompok Simpan Pinjam/Kelompok Swadaya Masyarakat (KSP/KSM) yang mempunyai kegiatan simpan pinjam dan beranggotakan petani kecil serta pengusaha mikro di sektor informal perdesaan.

10. Program KCK/TPSP KUD

TPSP KUD (Kredit Candak Kulak/Tempat Pelayanan Simpan Pinjam KUD) merupakan penyempurnakan proyek pengembangan Kredit Candak Kulak (KCK) dengan pola Badan Kredit Desa (BKD) yang dilakukan oleh Tim Teknis yang terdiri dari Departemen Koperasi dan PPK, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, dan BRI dengan koordinasi oleh Bappenas. Kegiatan operasional TPSP meliputi dua pokok kegiatan,yaitu: menghimpun dana dan memberikan pinjaman.Kegiatan menghimpun dana melalui tabungan anggota sangat penting untuk menghimpun modal yang diberikan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya

11. Program UED-SP

Program UED-SP merupakan pola pelayanan kredit di bawah pembinaan Departemen Dalam Negeri bersama-sama dengan Kementrian Koperasi, dan BRI.

Kegiatan UED-SP meliputi:

1) Memberikan pinjaman pada masyarakat pada masyarakat desa yang membutuhkan modal usaha

2) Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga maupun masyarakat, dan

3) Menerima simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota

12. Program Padat Karya

Dalam tahun 1997/98, telah terjadi musim kering yang berkepanjangan yang telah menyebabkan menurunnya kegiatan di sektor pertanian. Sementara itu, kondisi perekonomian secara umum juga kurang menguntungkan dengan adanya gejolak moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997.

Gejolak moneter ini telah menimbulkan masalah keuangan baik bagi pemerintah maupun swasta dan mengakibatkan permasalahan yang berkaitan dengan jasa konstruksi seperti properti dan bangunan lainnya, serta sektor industri terutama pada industri yang kandungan impomya tinggi akibatnya semakin besar Adanya pemutusan Hubungan kerja(PHK) Sebagai akibat nya jumlah pengangguran meningkat pesat. Kemudian pada tahun 1998/99 kegiatan diperluas di sektor konstruksi dan industri menjangkau wilayah kota dan desa yang merupakan pemasok tenaga kerja ke kota-kota tersebut

13. Penanganan Bencana Kekeringan di Irian Jaya

Pada awal tahun 1998 di Propinsi Irian Jaya, khususnya di Kabupaten Jayawijaya telah terjadi kekeringan panjang sehingga meminta korban jiwa karena penduduk tidak dapat menanam bahan makanan pokoknya, yaitu ubi jalar yang menyebabkan tingkat kemiskinan semakin parah .

Berhubung dengan hal itu, upaya penanganan bencana kekeringan di Propinsi Irian Jaya ini sangat terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan. diupayakan program ketahanan pangan yang diarahkan untuk meneggerakkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan di daerah dengan penyediaan bibit tanaman pangan pokok maupun tanaman pangan tambahan dan juga penciptaan lapangan kerja untuk mendayagunakan tenaga kerja penganggur yang terkena bencana kelaparan

14. Pengembangan Kegiatan Sosial-ekonomi Produktif

Program pengembangan kegiatan sosial ekonomi produktif bertujuan untuk menciptakan dan memantapkan kegiatan sosial ekonomi produktif masyarakat, dengan mengembangkan mekanisme penyaluran dana bantuan langsung kepada masyarakat untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi produktif unggulan yang dapat menjamin adanya surplus untuk tabungan dan akumulasi modal oleh masyarakat melalui sistem produksi, distribusi dan pemasaran yang saling menguntungkan.

Pemerintahan SBY memiliki komitmen dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan menginstruksikan kepada seluruh Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dan seluruh Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk melaksanakan program-program pembangunan yang berkeadilan meliputi:

A. Program Pro Rakyat

Program pro rakyat memfokuskan pada :

a. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga yaitu

· Program Keluarga Harapan. merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Tujuannya : untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin, sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs.

b. Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan Masyarakat yaitu

· Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Tujuan nya : Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

c. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil yaitu kecil merupakan program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

B. Keadilan untuk semua (Justice for All)

C. Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals - MDG’s).

Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin berjumlah 31,02 juta jiwa atau sekitar 13.33% dan angka kemiskinan bulan Maret tahun 2009 berjumlah32.53 juta atau sekitar 14.15% (BPS). Dari angka tersebut telah terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 1,17%. Penurunan angka kemiskinan tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Pada tahun 2010 Program penanggulangan kemiskinan dibagi dalam beberapa Cluster:

Ø Cluster (1) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) meliputi

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Beras bagi Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH).

Ø Cluster (2) adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Tujuan PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

Ø Cluster (3) Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit usaha rakyat yang diberikan kepada masyakarat miskin tanpa agunan untuk jumlah tertentu. Tujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Pada tahun 2011 pemerintah akan melaksanakan satu Cluster baru yaitu

Ø Cluster (4) meliputi:

1. Penyediaan Rumah Sangat Murah

2. Kendaraan Angkutan Umum Murah

3. Air Bersih untuk Rakyat

4. Peningkatan Kehidupan untuk Nelayan

5. Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan.

Penambahan Cluster 4 ini dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan tentunya pencapaian tujuan pembangunan millenium (Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015 tercapai.

Tujuan pembangunan MDGs adalah upaya untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama antara 189 negara anggota PBB untuk melaksanakan 8 (delapan) tujuan pembangunan millenium, yaitu

1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan

2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua

3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

4) Menurunkan angka kematian anak,

5) Meningkatkan kesehatan ibu

6) Memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menularnya lainnya

7) Kelestarian Hidup

8) Kemitraan global dalam pembangunan.

Delapan sasaran tersebutsebagai satu paket tujuan terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Banyak upaya - upaya atau program-program yang dilaukuaka pemerintah dalam mengatasi kemiskinan Indonesia,namun sampai saat ini di Indonesia kemiskinan masih masalah nomor 1 yang mengakibatkan beberapa permasalahan yang lain seperti criminal,pengangguran,masalah kesehatan,korupsi dll.

Untuk itu kesimpulan dari beberapa upaya/program atau kebijakan yang dikeluarkan atau dilanjutkan dari zaman pemerintahan Presiden Soeharto sampai pada masa pemerintahan Presiden Susilo bambang Yudhoyono

Pada masa pemerintaha Presiden Soeharto :

1. Menyelenggarakan sidang-sidang kabinet khusus dengan tema memantapkan program menghapus kemiskinan.

2. Program inpres desa tertinggal (IDT) yang dimulai sejak tahun 1994

3. Program makanan tambahan untuk anak sekolah yang diprioritaskan di desa-desa tertinggal

4. Program pembangunan prasarana pedesaan di daerah tertinggal.

5. Mengembangkan jaringan klinik bisnis bagi pengusaha kecil dan koperasi

6. Menaikkan batas minimum Kredit Usaha Kecil (KUK) dari 20% menjadi 25%

7. MenaikkanUMR sehingga menjadi 92% Kebutuhan Hidup Minimum.

8. Menanggulangi masalah gizi akibat kekurangan iodium dengan menyalurkan tablet giizi bagi 2,6 juta ibu hamil.

Pada masa Presiden BJ. Habibie:

1. Menyiapan program Jaring Penyelamatan Sosial (JPS)

2. Memperbesar pos subsidi untuk kebutuhan pokok dalam APBN dan secara khusus menyediakan beras subsidi untuk masyarakat miskin

3. Menyediakan dana untuk pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan sejahtera I

4. Menyediakan bea siswa untuk 500.000 mahasiswa dari keluarga tidak mampu

5. Memperluas program padat karya.

6. Kenaikan gaji PNS, ABRI, dan pensiunan antara 35%.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid :

1. Penyediaan kebutuhan pokok bagi keluarga miskin melalui penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan serta perbaikan lingkungan rumah tinggal

2. Pengembangan budaya usaha masyarakat miskin

3. Kenaikkan gaji PNS dan TNI/ Polri rata-rata 30 %

4. Subsidi pengadaan air bersih sebagai kompensasi kenaikan harga BBM yang dibagikan kepada masyarakat miskin perkotaan

5. Kompensasi di bidang pendidikan, kesehatan, OPK beras, dan pelayanan angkutan umum atas kenaikan harga BBM.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri :

1. Pada tahun 2003 menganggarkan Rp. 23,3 triliun untuk subsidi kepada masyarakat kurang mampu

2. Tarif listrik rendah bagi rumah tangga miskin

3. Subsidi bunga untuk program kredit usaha mikro

4. Memberikan bantuan usaha kecil berupa penyediaan rumah murah

5. Subsidi pupuk agar terjangkau petani

6. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi keluarga miskin, kelompok rentan, pengungsi, dan korban bencana.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono :

1. Bertekat dalam 5 tahun tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan berkurang separuhnya. Tingkat pengangguran terbuka diupayakan turun dari 9,9 persen menjadi 5,1 persen; dan tingkat kemiskinan turun dari 16,6 persen menjadi 8,2 persen

2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan dimodifikasi sebagai BLT Bersyarat

3. Memberi dan menyalurkan beras murah bagi sekitar 15,8 juta keluarga miskin

4. Subsidi harga pupuk.

5. Subsidi pelayanan publik untuk BUMN yang menjalankan tugas pemerintahan di bidang pelayanan umum

6. Menanggulangi kasus gizi buruk dengan menjamin perawatan gizi buruk di puskesmas, rumah sakit, dan bantuan makanan pendamping ASI

7. Menanggulangi polio dengan meningkatkan cakupan imunisasi sampai ke tingkat desa secara gratis.

DAFTAR PUSTAKA :

http://gunawans.tripod.com/KPK/BP-PK.pdf

http://birokrasi.kompasiana.com/2011/05/18/komitmen-pemerintahan-sby-dalam-penanggulangan-kemiskinan-di-indonesia/

http://piusprasetyo.wordpress.com/good-governance-menanggulangi-kemiskinan/

sumber gambar :

https://www.google.co.id/